Jenderal Tito Perintahkan Anak Buahnya Tangkap Ormas Yang Razia Atribut Natal Sembarangan

Liputan389.com – Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian meminta jajarannya menindak tegas organisasi kemasyarakatan yang menggelar sweeping atau razia atribut Natal dengan kekerasan.

Munculnya sweeping ini berawal dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang penggunaan atribut Natal bagi umat beragama lain. Fatwa ini, menurut Tito, yang menjadi rujukan beberapa ormas untuk melakukan razia atribut Natal ke mal atau pertokoan.

“Saya sudah perintahkan pada jajaran kalau ada ormas yang sweeping dengan cara anarkis, tangkap dan proses karena itu pelanggaran hukum,” ujar Tito ditemui di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (19/12/16).

Tito mengatakan razia yang dilakukan secara ramai dan bergerombol di pusat perbelanjaan ini menimbulkan rasa takut di masyarakat. Menurutnya, jika MUI ingin mengeluarkan imbauan mestinya dapat dilakukan dengan sosialisasi melalui cabang MUI di sejumlah daerah.

“Saya nanti akan koordinasi dengan MUI supaya dalam mengeluarkan fatwa mempertimbangkan juga toleransi kebhinekaan Indonesia,” katanya.

Tito juga mengimbau pada ormas agar memaknai bahwa fatwa MUI bukan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap agar ormas dapat melakukan sosialisasi dengan cara yang lebih baik dan tidak membuat takut masyarakat.

“Kalau ada pelanggaran hukum, pengancaman, mengambil atribut, sampai penganiayaan yang dilakukan ormas, tangkap! Itu namanya kekerasan. Kita tidak boleh kalah, masyarakat harus dilindungi,” tegasnya.

Panglima Laskar Front Pembela Islam (FPI) Maman Suryadi menyatakan pihaknya tidak melakukan sweeping. “Kami hanya mengimbau kepada teman-teman karyawan yang beragama Islam untuk tidak memakai atribut terkait perayaan Natal,” kata Maman saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (19/12/16).

Pernyataan Maman tersebut dibenarkan oleh pihak kepolisian di Surabaya bahwa kegiatan atau aksi FPI DPD Jatim ke mal dan pusat perbelanjaan di Surabaya adalah sosialisasi fatwa MUI, bukan sweeping.

Kapolrestabes Surabaya Komisaris Besar Muhammad Iqbal mengatakan, dalam kegiatan sosialisasi tersebut, perwakilan ormas bertemu dengan pengelola mal untuk menjelaskan keberadaan fatwa MUI soal atribut Natal.

Iqbal membantah tudingan bahwa polisi memberikan pengawalan pada kegiatan FPI itu. “Polisi memberikan pengamanan dalam kegiatan masyarakat,” kata Iqbal.

sumber: cnnindonesia.com

About the Author