Pemerintah Didesak Tolak Pembahasan RUU Pertembakauan

Liputan389.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan masuk menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR 2017. Artinya, RUU yang masuk Prolegnas pada 15 Desember 2016 itu akan segera dibahas bersama DPR dan pemerintah untuk segera menjadi undang-undang.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Prijo Sidipratomo, mengatakan pemerintah harus segera bertindak. Dia pun meminta agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) yang akan membahas RUU itu.

20130531115627329

 

“Sebaiknya Presiden tidak mengeluarkan Surpres, sehingga RUU itu tidak dibicarakan oleh pemerintah. Sebab RUU itu tidak ada urgensinya,” ucap Prijo kepada Liputan389.com, Kamis (12/1/2017).

Dia pun menegaskan, pihaknya menginginkan RUU tersebut tidak dibicarakan antara DPR RI dan pemerintah, dengan alasan RUU itu sama sekali tidak menjadi prioritas.

“Komnas menginginkan RUU itu tidak dibicarakan, karena bukan prioritas,” tegas Prijo.

Menurut dia, jika memang untuk memberdayakan petani tembakau, jalannya bukan RUU, namun cukup keluarkan Peraturan Pemerintah (PP).

“Andaikan akan memberdayakan petani tembakau dan produknya cukup melalui PP yang merupakan turunan dari Undang-Undang Pertanian yang jauh lebih lengkap. Dan membuat PP lebih murah daripada membuat UU,” pungkas Prijo.

  • Sikap Kemenkes

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan memandang RUU tersebut tidak perlu ada. Sebab masih jauh dari asas kesehatan.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Lily Sriwahyuni Sulistyowati mengatakan, RUU itu hanya menitikberatkan kepada pengaturan, pemanfaatan produk tembakau secara jangka pendek dan lebih kepada petani, tanpa mempertimbangkan dampak buruk Konsumsi produk tembakau terhadap masyarakat.

“Tidak memberikan jaminan perlindungan maupun kesejahteraan kelompok masyarakat menengah bawah seperti nelayan, buruh, kaum wanita, guru, pelajar dan mahasiswa, bayi dan anak-anak,” ucap Lily, pertengahan Desember tahun lalu.

Menurut dia, tujuan RUU Pertembakauan lebih kepada petani tembakau dan tidak pada petani lainnya yang mempengaruhi kebutuhan hidupnya.

 

 – Sikap Kemenkes soal DPR Sahkan RUU Tembakau

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan ‎rancangan undang-undang (RUU) tentang tembakau, Kamis 15 Desember kemarin. Implikasi dari keputusan tersebut adalah RUU Pertembakauan akan dibahas DPR dan pemerintah di sidang 2017.

Terkait hal itu, Kementerian Kesehatan memandang RUU tersebut tidak perlu ada. Sebab masih jauh dari asas kesehatan.

Lily Sriwahyuni Sulistyowati
Lily Sriwahyuni Sulistyowati mengenai pembahasan tembakau

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Lily Sriwahyuni Sulistyowati mengatakan, RUU itu hanya menitikberatkan kepada pengaturan, pemanfaatan produk tembakau secara jangka pendek dan lebih kepada petani, tanpa mempertimbangkan dampak buruk Konsumsi produk tembakau terhadap masyarakat khususnya generasi penerus bangsa.

“Tidak memberikan jaminan perlindungan maupun kesejahteraan kelompok masyarakat menengah bawah seperti nelayan, buruh, kaum wanita, guru, pelajar dan mahasiswa, bayi dan anak-anak,” ucap Lily kepada Liputan389.com, Senin (18/12/2016).

Menurut dia, tujuan RUU Pertembakauan lebih kepada petani tembakau dan tidak pada petani lainnya yang mempengaruhi kebutuhan hidupnya.

“Secara yuridis substansi pokok dalam RUU Pertembakauan sudah diatur dalam berbagai undang-undang berikut peraturan pelaksanaannya. Sudah berjalan harmonis dalam implementasinya. Baik tentang produksi, distribusi, industri, harga dan cukainya, pajak dan retribusinya, kesehatan, perlindungan dan pemberdayaan petani. Hal ini sudah dipikirkan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jadi RUU ini tidak diperlukan lagi dibahas,” ucap Lily.

Kepala Bidang Humas Kemenkes Busroni menuturkan, yang terjadi di DPR belum dibahas lintas komisi dan dengan pemerintah, sehingga masih ada peluang untuk ditinjau kembali.

“Pembahasannya baru 2017. Kita harus lebih detail untuk membahasnya, masih ada tahapan yang harus kita lakukan. Sejak awal sudah banyak pihak yang keberatan. Namun, ini kan inisiatif DPR,” kata Busroni.

Menurut dia, ini bukan hanya sekedar menolak atau tidak. Tapi apa yang baik untuk kesehatan masyarakat.

About the Author