20 Anggota DPD Galang Petisi Penonaktifan Ahok

Liputan389.com¬†–¬†Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggalang petisi yang berisi sikap politik dan desakan kepada pemerintah agar memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal itu terkait status Ahok yang menjadi terdakwa kasus dugaan penistaan agama.

 

Anggota Badan Kehormatan DPD RI A. M. Fatwa mengatakan, sikap politik tersebut telah bergulir di kalangan anggota DPD dan telah ditandatangani sedikitnya 20 orang anggota. "Jumlah itu akan terus bertambah," kata Fatwa dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/2/2017).
Anggota Badan Kehormatan DPD RI A. M. Fatwa mengatakan, sikap politik tersebut telah bergulir di kalangan anggota DPD dan telah ditandatangani sedikitnya 20 orang anggota.
“Jumlah itu akan terus bertambah,” kata Fatwa dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Senator asal DKI Jakarta ini menambahkan, sikap politik yang ditandatangani anggota DPD tidak ada kaitannya dengan usulan hak angket Ahok yang tengah bergulir di DPR. Desakan memberhentikan sementara Ahok, kata Fatwa, karena yang bersangkutan bisa dihukum maksimal lima tahun penjara, berdasarkan kasus yang menjeratnya.

“Jika Presiden tidak mengeluarkan Keppres (Keputusan Presiden) untuk pemberhentian sementara Ahok, membuka peluang kepada masyarakat untuk menggugat keputusan atau surat-surat yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta yang telah berstatus berhenti sementara,” ujar Fatwa.

Selain AM Fatwa, hadir pula anggota DPD asal DKI Jakarta lainnya seperti Fahira Idris dan Dailami Firdaus. Ada pula anggota DPD dari Sumatera Utara, Dedi Iskandar.

Anggota DPD lainnya, Dailami, mengaku prihatin atas sepak terjang Ahok yang diangkat kembali menjadi gubernur meski berstatus terdakwa dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Meski DPD tak dapat membuat kebijakan, dukungan moril seperti pernyataan sikap ini dapat membantu DPR yang sedang menggulirkan usulan hak angket.

“Pernyataan politik ini jelas untuk mendukung penegakan hukum agar teman-teman kami di DPR mendapat tambahan energi bahwa kami bersama mereka,” ungkap Dailami.

Sementara itu, anggota DPD asal Sumatera Utara, Dedi Iskandar, mempertanyakan kebijakan mengembalikan jabatan Gubernur DKI Jakarta kepada Ahok. Dia lalu membandingkan dengan nasib Mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho yang diberhentikan karena terjerat kasus korupsi.

“Dulu gubernur saya, Gatot, waktu terdakwa langsung dinonakifkan. Perlakuaan yang sama juga harus ditunjukkan pemerintah. Apakah karena daerah khusus jadi ada perlakuan khusus (Ahok), saya kira tidak begitu,” ucap Dedi.

Mendagri Sudah Terima Fatwa MA Terkait Status Gubernur Ahok

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kembali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ternyata, pengaktifan kembali Ahok, yang saat ini berstatus terdakwa kasus dugaan penistaan agama, menuai polemik.

Terkait polemik tersebut, Mendagri meminta fatwa ke Mahkamah Agung (MA). Meski sempat ditolak, Tjahjo mengaku telah mendapat fatwa atau pandangan hukum dari MA.

Pada 14 Februari pekan lalu itu, Tjahjo mengungkapkan, ia berbicara langsung dengan Ketua MA Hatta Ali. Ia mengatakan, hari ini pihaknya telah menerima fatwa MA. "Sudah. Sudah saya terima," kata Tjahjo di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/2/2017).
Pada 14 Februari pekan lalu itu, Tjahjo mengungkapkan, ia berbicara langsung dengan Ketua MA Hatta Ali. Ia mengatakan, hari ini pihaknya telah menerima fatwa MA.
“Sudah. Sudah saya terima,” kata Tjahjo di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/2/2017).

 

Mengenai isi fatwa MA terkait status Gubernur Ahok, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini enggan mengungkapkan.

“Ya surat MA itu rahasia,” ungkap Tjahjo.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali mengatakan, masalah pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta sebenarnya bisa diselesaikan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Meskipun menurut Hatta, pihaknya sudah menerima surat yang telah diajukan oleh Kemendagri untuk meminta pertimbangan MA soal kasus Ahok.

“Sampai sekarang suratnya belum saya baca, seyogyanya permasalahan ini (Ahok) dapat dibahas di bagian hukum mereka,” ucap Hatta di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa 14 Februari 2017.

About the Author