Sumarsono Jelaskan Open Governance yang Diperdebatkan Ahok-Anies

liputan389 РCagub DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan keinginannya membuat tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta mengadopsi pola open governance. Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono mencoba meluruskan bahwa sebenarnya yang benar adalah good governance, bukan open governance.

Soni, panggilan Sumarsono, menjelaskan, dalam good governance, ada beberapa komponen, salah satunya transparansi. Soni pun mencoba menerka mungkin yang dimaksud oleh Anies dengan open governance adalah transparansi.

sumarsono-tribun_20170307_160620
Soni, panggilan Sumarsono, menjelaskan, dalam good governance, ada beberapa komponen, salah satunya transparansi.

“Saya luruskan dulu, yang disebut dengan good governance, bukan open governance. Good governance itu komponennya, prinsip-prinsipnya, ada 10 prinsip. Tiga paling penting adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi,” ujar Soni di kantor Menko Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2017).

“Mungkin yang dimaksud open governance oleh Pak Anies aspek transparansi di dalam clean governance yang transparan,” imbuhnya.

Menurut Soni, Jakarta adalah kota dengan tingkat transparansi paling tinggi di Indonesia. Indikator tersebut bisa dilihat dari akses kepada publik, yang dapat dengan mudah dibuka. Bukan hanya itu, rapat-rapat yang digelar juga dapat dengan mudah dilihat lewat media sosial.

“Setahu saya sebagai Dirjen Otda, melihat perkembangan daerah se-Indonesia, tidak ada daerah lain yang setransparan Jakarta. Anda bisa akses namanya Gubernur memimpin rapat saja besoknya atau hari itu bisa akses di YouTube. Saya kira sangat open. Ada keluhan juga bisa diakses lewat Qlue,” ujar Soni.

“Jadi dari segi transparansi, kekaguman saya terhadap Jakarta justru sangat open,” tambahnya.

Terkait pernyataan Anies, Soni menganggap hal tersebut terjadi mungkin karena kurangnya informasi saja. Soni menyebut kemungkinan informasi tentang transparansi yang ada di Jakarta belom tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat.

“Mungkin kurang informasi saja. Barangkali, maklum, orang luar butuh informasi. Itu berarti Pemprov DKI mungkin termasuk lewat medianya belum mensosialisasikan atau sosialisasinya nggak menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” tutup Soni.

Ahok Klaim Pemprov DKI Sudah Lakukan Open Governance

Liputan389 –¬†Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku bingung dengan pernyataan cagub DKI Anies Baswedan terkait open governance. Menurut Ahok, apa yang selama ini dia dan wagub DKI Jakarta nonaktif Djarot Saiful Hidayat merupakan bentuk open governance.

Ahok menjelaskan apa yang dia dan Djarot buat soal open governance di Jakarta. Open governance, kata Ahok, adalah upaya agar masyarakat bisa mengetahui apa yang dia lakukan untuk membangun Jakarta. Cagub DKI petahana itu menyebut bahwa open governance tujuannya adalah untuk partisipasi publik agar menghindari korupsi.

20150915-basuki-tjahaja-purnama-ahok_20150915_142548
Ahok menjelaskan apa yang dia dan Djarot buat soal open governance di Jakarta. Open governance

“Maksud open governance itu apa? Maksudnya ya supaya rakyat mengetahui kita lakukan apa. Sekarang kamu lihat saja, terus, open governance akan menghasilkan partisipasi publik, tujuannya apa? Untuk menghindari korupsi, supaya pelayanan bisa lebih baik. Itu sudah kami lakukan semua,” ujar Ahok saat ditemui di Jalan Talang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2017).

Ahok juga mencontohkan kasus korupsi UPS (Uninterruptible Power Supply) yang pernah terungkap. Kasus tersebut, ujar Ahok, bisa diketahui karena adanya e-budgeting. E-budgeting sendiri berasal dari e-musrenbang.

“Sekarang saja sudah didata ada 29 ribu lebih laporan dari bawah. Berapa sudah diselesaikan, berapa ditolak. Sekarang kan orang perlu apapun langsung dikerjain,” ucap Ahok.

“Penanganan dari qlue respons nya itu sudah makin cepat. Sudah di bawah satu hari, rata-rata sembilan jam,” imbuhnya.

Tak hanya itu, untuk menambah keterbukaan dalam sistem pemerintahan di Jakarta, Ahok terus mewajibkan semua transaksi secara non tunai. Karena dari non tunai tersebut, dia bisa melihat aliran keluar-masuknya uang. Selain itu, dalam pembuatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), Ahok menyebut bahwa dirinya juga melibatkan masyarakat.

“Kita open governance apa lagi? Supaya open governance bermanfaat kita wajibkan transaksi itu non-tunai. Arah uangnya dari mana dan ke mana jelas sekali. Bahkan kita bangun RPTRA itu libatkan masyarakat. Bisa bangun skate park, bisa (standar) internasional itu dari mereka (masyarakat) yang tentukan bukan saya. Saya nggak ngerti, saya cuma pelayan saja,” papar Ahok.

Saat disinggung apakah masih kurang soal keterlibatan masyarakat, Ahok mengaku bingung. Karena menurutnya, dia sudah menerima masukan dari masyarakat dengan membuka pengaduan tiap harinya di Balai Kota. Selain itu, warga juga bisa memberikan masukan mereka lewat SMS, WhatsApp maupun qlue.

“Kalau saya nggak libatkan masyarakat, kamu lihat saja, saya ingin masyarakat kasih masukkan, bukan cuma blusukan, tiap setengah 8 pagi aku terima pengaduan masyarakat, bisa lewat WhatsApp, SMS, qlue,” kata Ahok.

“Saya nggak ngerti apa yang dianggap kita nggak open governance, apa kurang open lagi?” pungkasnya.

Tags :

About the Author