Kelompok Anies-Sandi Mengatakan DPT Tidak Valid di Pilgub DKI.

Liputan389 – Kelompok sukses calon Pilgub DKI Anies-Sandi mengungkapkan adanya pemilih DPT dengan nomor kartu keluarga (NKK) yang Tidak Valid di Pilgub DKI. Timses Anies-Sandiaga menemukan banyaknya pemilih palsu.

“Marga/Suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil/Dukcapil, baru saja akan mencari dasar hukum terkait pemilih dengan NKK luar kota/daerah ini. Sedangkan dari hasil yang ditemukan oleh kami, jumlahnya banyak dengan terindikasi pemilih palsu,” ujar sekretaris timses Anies-Sandi, Syarief saat menuju rapat dengan KPU DKI di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Liputan389┬áJumat (7/4/2017) dini hari.

Syarief menyampaikan bahwa jumlah pemilih dengan NKK luar daerah tersebut tidak bisa diberikan hak pilih. Hal tersebut, menurut Syarief, karena berpotensi adanya mobilisasi angka.

jumlahnya banyak dengan terindikasi pemilih palsu untuk Anies-Sandi

“Tentu yang kita khawatirkan akan adanya mobilisasi angka. Sangat mengkhawatirkan ini. NKK nya itu ada yang jumlah angkanya tidak sesuai dan ketika kita cek tidak jelas, jadi kami minta agar hal ini diklarifikasi, karena angkanya mencapai 33 ribu,” sebutnya.

Menanggapi hal tersebut, ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan Bawaslu telah mengajukan pertanyaan terkait hal itu kepada Dukcapil. Mimah mengatakan bahwa permasalahan NKK harus dijawab sesuai regulasi yang ada.

“NKK luar daerah harus dijawab secara regulasi. Bisa saja NIK itu sifatnya nasional, walaupun pindah ke Jakarta tapi NIK nya tetap. Atau bisa saja ada problem saat input, menurut saya kita nggak usah persoalkan lagi. Karena Dukcapil yang punya kewenangan. Ada prosedur warga masyarakat ketika diminta mengisi formulir, SOP nya oleh Dukcapil atau standar nasional, kalau standar nasional maka itu berlaku untuk seluruh Indonesia dan NIK nya tidak berubah,” jelas Mimah.

Sementara itu, ketua KPU DKI Sumarno mengatakan bahwa hal itu akan dijadikan catatan bersama dan segera akan ditindaklanjuti. Dia mengatakan bahwa semua pihak akan duduk bersama membahas persoalan-persoalan tersebut.

“Malam hari ini kita rapat rekapitulasi DPT. Jadi tidak dalam konteks menyetujui atau tidak menyetujui, karena penetapannya sudah pada tingkat kota. Tapi tetap yang disampaikan akan kita jadikan catatan. Untuk meng-clear-kan beberapa persoalan tersisa, kita akan bahas bersama,” ujar Sumarno.

Permasalahan tersebut di antaranya adalah mengenai data pemilih tidak valid yang masuk dalam DPT, adanya TPS tambahan yang tidak sesuai aturan serta penambahan pemilih dalam DPT. Sumarno menyebut hasil rekap tetap harus diselesaikan, namun tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan.

“Jadwal harus tetap kita laksanakan. Jadi nanti kalau ada perbaikan tetap akan kita lakukan. Jumlah DPT tidak berubah, tapi nanti kalau terbukti ada pemilih DPT yang tidak valid akan kita tandai, jadi tidak akan kita berikan hak pilih, datanya juga akan kita bagi ke tim paslon serta pihak terkait,” terang Sumarno,┬áLiputan389.

About the Author