Siti Zuhro pengamat LIPI soal Pilkada DKI Jakarta 2017 berbicara tentang SARA

SARA di Pilkada DKI Sudah Melewati Batas

Liputan389 – Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berpendapat Pilkada daerah Khusus Ibukota Jakarta di tahun 2017 sudah masuk dalam kategori memprihatinkan. Sebab selama masa kampanye hingga putaran kedua ini, muncul isu-isu yang menyinggung Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA).

“Pilkada DKI sangat buruk dan mengecewakan. Belum apa-apa kedepankan SARA,” kata dia dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/4/2017).

Zuhro menambahkan, kebanyakan masyarakat malah termakan isu-isu berbau SARA pada Pilkada daerah Khusus Ibukota Jakarta di tahun 2017 ini. Hal tersebut, menurutnya malah makin menyesatkan masyarakat.

“Siapa pun itu, yang mengikuti, yang menanggapi berlebihan, itu sangat buruk dan mengecewakan. Karena kita sudah terbawa hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan (di Pilkada daerah Khusus Ibukota Jakarta di tahun 2017). Ini kita sudah sangat tidak baik dengan isu sesaat. Yang kita butuhkan pemimpin DKI menyempitkan kesenjangan,” ucap Zuhro.

Siti Zuhro juga amat sangat menyesalkan empat konsensus negara yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang-undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) malah dijadikan kontestasi oleh para pasangan calon dalam Pilkada DKI Jakarta kali ini.

Menurut Siti Zuhro, hal-hal semacam itu sudah tidak relevan dan masuk akal untuk didebatkan apalagi dijadikan kontesasi dalam ajang Pilkada. Ia mengatakan masyarakat dari dulu sudah paham mengenai toleransi dan bagaimana berkehidupan dengan berpegang pada empat konsensus negara.

“Dari kita bangun, melek mata itu kita sudah beragam. Kesalahpahaman kita bukan masalah Bhinneka Tunggal Ika,” ucap Zuhro.

Isu SARA terbaru adalah Wakil Gubernur (Wagub) petahana DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyempatkan diri menunaikan salat jumat di Masjid Jami’ Al’Atiq yang terletak di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, sebelum menghadiri selawat akbar di GOR Ciracas, Jakarta Timur yang diadakan oleh pendukungnya.

Namun, sebagian jemaah meneriaki, menolak kehadiran mantan Wali Kota Blitar tersebut, saat hendak keluar masjid usai menunaikan salat jumat. “Pergi, pergi,” kata beberapa jemaah. Beberapa warga lain memekikkan takbir.

Sebenarnya banyak sekali di luar daerah kasus-kasus yang menyinggung SARA ini. Tetapi bukan berarti tidak ada kasus lain yang berjalan damai. Di luar pulau Jawa, banyak kasus yang aman saja setiap pemilihan kepala suatu daerah. Daerah yang memiliki beragam agama seperti Sulawesi atau bahkan daerah timur Indonesia seperti Irian Jaya yang memiliki kepa daerah yang agamanya minoritas saja, tidak separah Jakarta.

Masih adanya kesenjangan sosial dan ilmu dari pendidikan politik yang kurang bisa saja mengakibatkan hal-hal seperti itu. Sangat mudah terbawa oleh perkataan orang-orang yang belum tentu benar serta tidak diklarifikasi terlebih dahulu.

Dalan kasus Pilkada DKI ini lebih parah. Terlihat jelas jika SARA merajalela. Padahal dikedua pihak sama-sama memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Di kubu nomer dua memiliki beragam agama di pendukung dan tim suksesnya. Begitu juga yang terjadi di pasangan satunya lagi. Namun entah mengapa kasus yang seperti ini masih sangat sulit sekali dihilangkan.

Kita semua tentunya berharap soal SARA ini tidak berlanjut di masa-masa mendatang karena ini jelas bisa memicu perpecahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah mutlak mengusung Pancasila sebagai dasar berwarga negara.(adm/liputan389)

About the Author