Perbedaan Sikap Partai di Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

0
10
views
Ketua KPK, Novel Baswedan sering menerima ancaman dari pihak yang tidak dikenal
Ketua KPK, Novel Baswedan sering menerima ancaman dari pihak yang tidak dikenal

Liputan389 – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berbeda sikap dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Perbedaan ini menyangkut rencana pembentukan tim pencari fakta (TPF) kasus penyiraman air keras ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS di DPR, Nasir Djamil menilai tidak menutup kemungkinan penyiraman air keras ke Novel Baswedan masih berkaitan dengan kasus korupsi yang ditangani. Sebaliknya, kata dia bisa juga penyiraman air keras itu dampak dari konflik internal KPK.

“Kalau ditanya ke saya boleh juga dibentuk tim pencari fakta. Kalau pun tidak dibentuk tim pencari fakta, maka KPK harus membentuk tim kecil yang bergerak secara senyap, tepat dan cepat,” ujar Nasir pada Minggu (16/4/2017).

Dia berharap melalui TPF bisa terungkap peristiwa penyiraman air keras yang melukai wajah Novel Baswedan bisa terungkap. Menurutnya, TPF terdiri dari beberapa unsur seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan kalangan independen.

“Sehingga pelaku dan dalangnya bisa ditemukan dan ditangkap,” ucapnya.

Sikap ini bertolak belakang dengan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu. Menurutnya proses hukum kasus penyiraman air keras ke wajah beliau cukup ditangani kepolisian.

“Belum perlu dibentuk tim pencari fakta,” ucap Masinton Pasaribu.

Jokowi Minta Keppress TPF Soal Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan

Presiden RI Jokowi meminta Keppress TPF Soal Kasus Novel Baswedan
Presiden RI Jokowi meminta Keppress TPF Soal Kasus Novel Baswedan

Internal DPD mendukung dibentukanya tim pencari fakta (TPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Pembentukan tim tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi KPK.

Anggota DPD asal Aceh Fachrul Razi mengatakan, kasus penyiraman air keras ke Novel Baswedan harus segera disikapi dengan cepat oleh pemerintah dengan membentuk TPF. Menurutnya penyiraman air keras itu sebenarnya ditujukan kepada KPK sebagai lembaga negara yang mengurus masalah korupsi.

“Pembentukan TPF dalam kasus Novel merupakan bentuk perlindungan oleh negara terhadap KPK dalam memberantas korupsi,” ujar Fachrul pada Minggu (16/4/2017).

Dia mengingatkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya merespons cepat soal usulan pembentukan TPF tersebut. Dia menambahkan, Jokowi bisa merespons dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk pembentukan TPF.

“Ini sinyal kepada Pemerintah Joko Widodo, bagaimana bersikap pemerintah terhadap kasus korupsi apalagi lembaga yang menangani korupsi diteror,” ucapnya.

Comments

comments