Demi turunkan ketimpangan rakyatnya, Jokowi terus berhutang, lalu bagaimana nasib pemerintah?

Usaha Jokowi Tekan Ketimpangan Rakyatnya

Liputan389 – Penurunan ketimpangan ekonomi yang jadi fokus pemerintah Jokowi akan dilakukan dengan sejumlah cara. Pertama menjadikan sektor industri manufaktur dan pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian.

Lalu, lanjut Darmin, pemerintah juga akan memanfaatkan lahan-lahan yang dikuasai pemerintah lewat BUMN untuk mendorong sektor pertanian dan peternakan di dalam negeri.

“Seperti Perhutani yang memiliki 1,2 juta hektar lahan di Jawa. Ini bisa dimanfaatkan untuk dikelola petani dan peternak, yang diberikan hak pengelolaan hingga 35 tahun untuk berusaha di lahan itu secara kelompok,” kata Darmin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah memang tengah gencar membangun infrastruktur dan butuh pendanaan yang besar, salah satu pembiayaannya lewat utang.

Pemerintah ingin sektor pertanian tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup petani. Namun pertanian harus berkembang lebih besar dan komersial. Darmin menjelaskan, pemerintah siap memikirkan penyediaan bibit untuk para petani ini.

Kebijakan untuk menurunkan ketimpangan ekonomi lainnya adalah pendidikan dan pelatihan, hingga pemberian kesempatan calon pekerja dari sekola-sekolah kejuruan untuk magang pada berbagai perusahaan di dalam negeri.

Kemudian sertifikasi lahan rakyat. Darmin mengatakan, ada 21 juta hektar lahan yang belum tersertifikasi di Indonesia.

“Kami selesaikan sampai 2019,” janji Darmin.

ICOR merupakan kebutuhan investasi terhadap peningkatan 1% produk domestik bruto (PDB). Artinya, untuk meningkatkan PDB sebesar 1% membutuhkan peningkatan investasi sebanyak 5% dari PDB.

Pada bahan Kemenko Perekonomian yang dipaparkan Darmin disebutkan, pemerintah Jokowi melakukan reformasi belanja APBN untuk perbaikan kualitas belanja untuk sektor produktif.

Semenjak Jokowi memimpin kabinet di 2014, anggaran subsidi energi dipangkas habis, dan anggaran infrastruktur meningkat pesat.

Selama ini, sertifikasi lambat karena pemerintah kekurangan juru ukur yang aturannya diharuskan dari pegawai Badang Pertanahan Negara (BPN). Karena itu pemerintah akan membuka pendidikan juru ukur, untuk menambah jumlah juru ukur tanah di Indonesia.

“Ketimpangan bisa diselesaikan kalau ada penyelesaian soal lahan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemberian kesempatan berusaha. Pemerintah akan terus mendorong pemerataan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan pengangguran,” ucap Darmin.

About the Author