Anak dan Istri Politikus Golkar Dipanggil KPK Soal e-KTP

0
36
views
Komisi Pemberantasan KPK tak henti hentinya mencari dalang kasus e-KTP, kali ini KPK memanggil Politikus Golkar. Siapa kira kira pelakunya
Komisi Pemberantasan KPK tak henti hentinya mencari dalang kasus e-KTP, kali ini KPK memanggil Politikus Golkar. Siapa kira kira pelakunya

Liputan389 – Penyidik KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil istri dan anak politikus Partai Golkar, Chairuman Harahap. Istri dan anak Chairuman itu sedianya diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

“Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA (Andi Agustinus atau Andi Narogong),” ucap Kabiro Humas KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah ketika dimintai konfirmasi, Senin malam 19 Juni 2017. Istri Chairuman, yaitu Ratna Sari Lubis, serta anaknya, Wannahari Harahap, belum hadir di KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, penyidik KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil 3 orang yang didaulat menjadi saksi, yaitu Suryadi Gozali (swasta), Siti Arimbi Pulungan (guru), dan Elly Derlina Harahap (ibu rumah tangga).

Mereka juga akan diperiksa untuk Andi Agustinus alias Andi Narogong. Chairuman sendiri pernah diperiksa sebagai saksi dalam sidang atas terdakwa Irman dan Sugiharto. Dalam dakwaan pun Chairuman disebut menerima aliran uang e-KTP. Namun Chairuman membantah menerima duit politikus Partai Golkar tersebut.

Sedangkan dalam sidang pada Senin 12 Juni lalu, Irman, yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa, mengungkapkan adanya permintaan uang dari Chairuman. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri itu menyebut Chairuman dan Miryam S Haryani sempat meminta uang reses untuk anggota komisi dengan total sekitar Rp 12 miliar.

Irman menjawab permintaan tersebut dipenuhi dan pada akhirnya total yang diserahkan Sugiharto kepada Miryam sebesar Rp 12 miliar. Uang dari Sugiharto itu bersumber dari Andi Narogong.

Politikus Miryam Haryani Tak Akan Dihadirkan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pansus Angket

KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menolak menghadirkan Miryam S Haryani ke Pansus Angket KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi di DPR. Keputusan menolak permintaan Pansus ini dibahas dalam ekspose bersama tim penyidik.

“Kita sudah ekspose bersama dan keputusannya kita tidak mengizinkan Miryam Haryani,” ujar Wakil Ketua KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata saat dimintai konfirmasi tim redaksi Liputan389, Senin kemarin tanggl 19 Juni 2017.

Ekspose bersama penyidik, menurut Alexander, dilakukan karena kewenangan penahanan Miryam, tersangka pemberian keterangan palsu, berada di tangan penyidik. Selain itu, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan tidak akan membuka materi penyidikan Miryam dalam pansus angket.

“Prinsipnya sebetulnya terkait substansi masalah pernyataan Miryam nanti kita dengarkan di persidangan. Karena itu menjadi alat bukti KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi terkait keterangan Miryam apa benar-tidaknya dia ditekan itu. Paling minggu depan setelah Lebaran kita limpahkan (berkas perkara),” tutur Alex.

Pansus angket terhadap KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Miryam berkaitan dengan klarifikasi terhadap surat pernyataan Miryam yang disampaikan ke Pansus. Miryam dipanggil hadir pada pukul 14.00 WIB di ruang KK-1, gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

“Miryam di bawah penahanan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Kecuali dia orang bebas, berada di luar, itu bolehlah (hadir). Tapi sekarang dia di bawah penahanan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Alexander.

Dugaan adanya tekanan dari anggota Dewan kepada Miryam terungkap dalam sidang perkara korupsi e-KTP pada 30 Maret 2017. Penyidik KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan, saat bersaksi dalam persidangan, menyebut Miryam saat pemeriksaan di KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menceritakan ketakutannya atas tekanan dari koleganya di DPR.

KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat Miryam dengan Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Comments

comments