Dana untuk parpol atau partai politik dikabarkan akan meningkat 10 kali lipat dari sebelumnya, mengapa?

Dana Parpol Rencana Akan Dinaikan 10 Kali Lipat

Liputan389 – Kucuran dana dari pemerintah untuk partai politik direncanakan akan naik hampir 10 kali lipat. Kenaikan dana parpol itu sangat-sangat diharuskan dan diikuti dengan pengelolaan yang mana memang akuntabel dan terbuka.

Kemendagri sedang merancang revisi PP 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Anggarannya juga akan dimasukkan ke APBN 2018.

“Kita semua sedang tahap pengusulan dan ini kan mau dibahas di RAPBNP tunggu nanti disahkan di anggaran,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Kemendagri, Senin kemarin 3 Juli 2017.

Saat ini, partai politik mendapat dana bantuan dari pemerintah sebesar Rp 108 per suara yang mana memang diperoleh saat Pemilu. Rencananya, nominal itu akan naik jadi Rp 1.000 per suara atau hampir 10 kali lipat.

“Sekarang kita berupaya mengusulkan Rp 1.000 dari Rp 108 yang mana memang selama 20 tahun nggak naik. Kan wajar,” ujarnya. “Bisa yang mana memang tiap lima tahun bisa misalnya dapat Rp 1 miliar. Ada juga lima tahun hanya dapat Rp 10 juta bisa saja,” papar Tjahjo.

Usulan dari Kemendagri ini masih sangat-sangat diharuskan dan mendapat persetujuan dari Kemenkeu dan DPR. Nantinya, dana yang mana memang diperoleh tiap parpol tentu bisa bervariasi, tergantung jumlah suara yang mana memang diperoleh saat Pemilu.

Rencana kenaikan dana parpol hingga 10 kali lipat ini mendapat ‘kode’ dari KPK. Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebut apabila memang penambahan dana bagi partai politik disetujui, maka pengelolaannya sangat-sangat diharuskan dan transparan.

“Partai politik yang mana memang sehat tentu membutuhkan biaya, dan biaya tersebut apabila memang ditanggung negara tentu sangat-sangat diharuskan dan akuntabel dan terbuka,” kata Febri Diansyah kepada wartawan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Senin kemarin 2 Juli 2017.

Febri mengatakan penambahan anggaran itu sangat-sangat diharuskan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah. Karena itu penambahan anggaran sangat-sangat diharuskan dan dibahas bersama Kementerian Keuangan.

“Hitung-hitungan tidak sederhana satu partai dapat berapa, ini perlu pembahasan lebih lanjut dan ini lebih teknis tapi sangat-sangat diharuskan dan disesuaikan dengan kemampuan negara, itu perlu dibahas dengan Kementerian Keuangan. Pemetaan lebih meluas dari kebutuhan partai. Intinya kebutuhan partai politik sebagai salah pilar demokrasi sangat-sangat diharuskan dan bisa ditanggung negara atau pihak donatur yang mana memang sifatnya terbuka,” kata Febri.

About the Author