Ketua Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini berbicara soal kasus korupsi e-KTP

Klarifikasi Ketua PKS Soal Korupsi e-KTP

Liputan389 – Jazuli Juwaini datang untuk bertemu dengan KPK. Ketua Fraksi PKS di DPR itu bermaksud mengklarifikasi ketidakhadirannya dalam pemanggilan sebelumnya. Sebenarnya pada Selasa 4 Juli 2017, penyidik KPK telah memanggilnya, tapi Jazuli tidak hadir. Dia pun hadir pada hari ini sekitar pukul 10.01 WIB.

“Aku diminta keterangan, hari ini Aku datang. Kemarin Aku tidak datang karena ada schedule lebih dulu di luar kota,” ujar Jazuli di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat 7 Juli 2017.

Jazuli mengaku sebenarnya tidak bertugas di Komisi II DPR pada saat proyek e-KTP berlangsung. Hal itu pun mau coba disampaikannya pada penyidik KPK.

“Dan buat Aku ini adalah kesempatan untuk mengklarifikasi karena tahun 2009-2013 Aku tidak ada di Komisi II, tetapi di Komisi VIII.”

“Sehingga nanti Aku mudah-mudahan Insyaallah bisa memberikan klarifikasi pada kesempatan ini. Dan Insyaallah setelah selesai Aku kasih tahu lagi. Nanti lagi ya,” kata Jazuli.

Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Jazuli disebut menerima aliran duit haram USD 37 ribu. Namun, Jazuli sudah pernah membantah hal ini karena posisinya yang belum menjabat di Komisi II apalagi sebagai Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) II.

Hakim Ketua Larang TV Siarkan Langsung Sidang Korupsi e-KTp

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama Dewan Pers dan aliansi jurnalis lainnya memberikan pernyataan sikap bersama terkait dengan kebijakan majelis hakim yang melarang siaran langsung (live broadcast) sidang kasus korupsi e-KTP. Komisioner KPI Agung Suprio menyatakan imbauan itu bertujuan agar dapat membuka mata majelis hakim.

“Ini bukan era Orde Baru. Kami harap imbauan ini bisa membuka mata majelis hakim. Dalam konteks ini, masyarakat membutuhkan informasi dari pemberitaan, bukan dari media sosial,” kata Agung seusai acara yang berlangsung di gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis lalu.

Agung menyatakan, oleh karena itu, dia berharap pada persidangan berikutnya majelis hakim mau sudah membuka kembali persidangan. Pembukaan sidang tersebut meliputi pembacaan dakwaan, eksepsi, replik, duplik, putusan sela, tuntutan, pleidoi, dan vonis.

“Aku sebagai KPI berharap pada sidang kedua nanti majelis hakim mau membuka secara live persidangan ini,” katanya.

Agung juga menyebut sidang korupsi kasus e-KTP ini berbeda dengan kasus penodaan agama. Dalam kasus penodaan agama, menurut Agung, memang ada potensi pelanggaran P3SPS (pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran).

“Kasus ini adalah kasus korupsi yang berbeda dengan kasus penodaan agama. Dalam penodaan agama ini berpotensi terjadi pelanggaran terhadap P3SPS karena ada unsur SARA di sana yang bisa memicu konflik di masyarakat. Sementara melihat kasus korupsi ini tidak berpotensi melanggar P3SPS. Oleh karena itu, memang sebaiknya persidangan ini disiarkan secara live,” tuturnya.

Lebih lanjut, Agung menjelaskan isu yang tersebar di media sosial mengenai kasus ini sudah bergerak secara liar dan sulit dikendalikan. Menurut Agung, hal itu bisa mengakibatkan krisis terhadap siapa saja.

“Ini bisa mengakibatkan krisis ke siapa pun, sudah banyak tersebar di media sosial menyebabkan dia, satu orang ini, misalnya seperti bersalah. Begitu juga menimpa pemerintah, ada kesalahan legitimasi. Oleh karena itu, persidangan ini jadi penting agar mempunyai dominasi terhadap pemberitaan yang sesuai fakta, bukan media sosial saja,” tegasnya.

Agung mengatakan siap mendukung usaha Dewan Pers mengajukan gugatan apabila memang pernyataan sikap hari ini tidak ditanggapi secara serius oleh majelis hakim. mau tetapi Agung tidak menjelaskan secara rinci soal rencana gugatan tersebut dan mengaku mau menunggu sikap majelis hakim terlebih dahulu.

“Yang jelas, kehadiran kami di sini ini sudah membentuk aliansi. Tema besarnya, kebebasan pers dan hak masyarakat memperoleh informasi. Kami juga mendukung usaha Dewan Pers yang mau ajukan gugatan bersama aliansi jurnalis, kami waktunya belum tahu kapan, kita lihat saja perkembangan dan sikap dari majelis hakim nanti bagaimana,” tutupnya.

About the Author