Menteri Dalam Negri atau Mendagri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo bicara soal Partai PAN yang sering melawan pemerintahan

Komentar Mendagri Soal PAN yang Membangkang

Liputan389 – Partai PAN menjadi satu-satunya parpol pendukung pemerintah yang walk out dalam pengesahan RUU Pemilu menjadi UU. Apa tanggapan Mendagri Tjahjo Kumolo? Tentunya, langkah walk out ini diikuti oleh pimpinan DPR dari fraksi yang bersangkutan. Pimpinan DPR yang walk out adalah Agus Hermanto dari Partai Demokrat, Taufik Kurniawan (PAN), serta Fadli Zon dari Partai Gerindra.

“Tanya PAN sendiri jangan tanya Aku. Aku nggak mau komentar karena tugas kami bersama DPR menyelesaikan UU ini menjadi acuan seluruh parpol baik yang ikut sampai selesai atau walk out, tapi itu bagian paripurna DPR sudah disahkan,” ujar Mendagri Tjahjo di gedung DPR, Senayan, Jakpus, Jumat 21 Juli 2017.

Tjahjo berpandangan keputusan paripurna untuk mengesahkan UU Pemilu sudah mewakili setiap fraksi di DPR. Meskipun, kata dia, ada fraksi yang walk out. Seperti diketahui, 4 fraksi yang ogah melanjutkan pembahasan RUU Pemilu adalah PKS, Demokrat, PAN, serta Gerindra.

Rapat langsung diambil alih Setya Novanto dari Partai Golkar serta Fahri Hamzah (pimpinan DPR yang berasal dari F-PKS, meski tak diakui oleh F-PKS). Mendagri Tjahjo menilai rapat tetap sah meski dipimpin oleh 2 orang saja.

“Justru sah, sesuai yang ada,” tutupnya.

Mendagri : PAN Memang Sering Tentang Jokowi serta Keputusannya

Jalan berbeda dengan pemerintah lagi-lagi diambil PAN dalam pembahasan satu isu krusial. PAN mengambil sikap bertentangan dengan Pemerintah serta partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam penentuan RUU Pemilu yang sudah diketuk jadi Undang-Undang.

Sikap ‘mbalelo’ dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu telah ditunjukkan PAN sedari awal. Di pasal soal ambang batas pengajuan calon presiden atau presidential threshold RUU Pemilu, keinginan pemerintah agar angka 20-25 persen tak dituruti PAN. Sebaliknya, PAN ingin meniadakan ambang batas capres.

Meski demikian, bukan berarti PAN kukuh ingin meniadakan ambang batas capres, yang artinya bertolak belakang dengan keinginan pemerintah. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan sempat membuka opsi lain soal isu ini.

“Presidential threshold itu kan mestinya karena putusan MK kan nggak ada lagi itu. Tapi andai kata mau ada itu, ya sama seperti parliamentary threshold,” ujar Zulkifli pada Mei lalu.

Bahkan, PAN sempat membuka opsi angka PT sebesar 10 persen untuk jadi jalan tengah. “Kita ajak juga ke angka 10 persen,” ujar Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto.

Pembahasan alot soal ambang batas pengajuan capres pun tak kunjung menemui titik temu di DPR waktu itu. Sebagai partai pendukung pemerintah, PAN tak menunjukkan gelagat menuruti keinginan PDIP cs.

Hingga akhirnya, Kamis 20 Juli kemarin, pembahasan RUU Pemilu masuk ke paripurna untuk diambil keputusan. Debat soal presidential threshold masih tak menemui ujungnya. Namun, PAN sempat membuka peluang ikut opsi pemerintah dengan satu syarat. F-PAN ingin metode konversi suara di UU Pemilu menjadi kuota hare.

“Kami cari yang ada kuota hare-nya,” tegas Yandri sebelum rapat kemarin.

Sebelum disahkan, seluruh fraksi di DPR UU Pemilu menggelar lobi sebanyak dua kali. Forum paripurna pun menyepakati pemilihan waktu voting isu UU Pemilu termasuk ambang batas capres.

Seluruh fraksi pendukung pemerintah Jokowi-JK, sepakat voting malam kemarin. Namun, PAN lagi-lagi membangkang serta memilih walk out dengan Gerindra, PKS, serta Demokrat. Namun, aksi walk out PAN tak punya daya mengubah keputusan rapat yang akhirnya mensahkan UU Pemilu itu.

Sikap PAN pun mendapat kritik keras dari NasDem. NasDem bahkan meminta Jokowi untuk mengevaluasi kursi kabinet kerjanya yang diisi oleh menteri dari PAN, yakni menpan RB Asman Abnur. PAN sendiri telah menyampaikan alasan terkait beda sikap di pembahasan paripurna UU Pemilu itu. Soal koalisi, PAN menjawab diplomatis.

“Menurut Aku, tidak perlu di dalam koalisi tersebut. Dengan demikian, tidak ada lagi dalam kabinet. Lebih baik mundur dari koalisi serta dari kabinet,” tegas anggota F-NasDem, Teuku Taufiqulhadi.

“Kalau koalisi itu kan kita koalisi dengan Pak Jokowi. Silakan Pak Jokowi aja yang menilainya apakah PAN masih dianggap sebagai teman koalisi atau sebagainya,” cetus Yandri.

Jokowi memang belum membeli respons soal beda sikap PAN di pembahasan UU Pemilu. Namun soal isu UU Pemilu ini Jokowi sudah menyampaikan keinginannya. Mungkinkah PAN bisa terus bertahan di dalam lingkaran parpol pendukung Jokowi?

About the Author