Ketua Presidium Alumni 212 Ansufri Idrus Sambo (kiri) menyampaikan tujuannya kepada Komisioner Komnas HAM Siane Indriani (kanan) dan Natalius Pigai (kedua kanan) saat mendatangi kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (19/7). Kedatangan Presidium Alumni 212 itu bertujuan menyampaikan petisi untuk mendukung tim investigasi Komnas HAM terkait dugaan kriminalisasi ulama.

Ketua Presidium Alumni 212 Sebutkan Resolusi Dari Aksi 287

Liputan389 – Wakil Ketua Presidium Alumni 212 Hasri Harahap membacakan 5 resolusi Aksi Bela Islam 287. Mereka menilai pemerintah tidak simpatik pada umat Islam. Resolusi itu dibacakan Hasri saat berorasi di atas mobil komando di depan Patung Kuda, Silang Monas Barat Daya, Jakarta Pusat, Jumat 28 Juli 2017. Eks Ketua Presidium Alumni 212 Ustaz Sambo juga ada di atas mobil komando.

Sebelum membacakan 5 resolusi, Hasri awalnya menyampaikan pandangannya tentang pemerintah Jokowi. Dirinya menilai Jokowi tidak simpatik pada sebagian umat Islam yang mengkritisi pemerintahannya. Selain itu, kritik soal pembubaran ormas juga disampaikannya dalam orasi itu.

“Pembubaran ormas itu tidak lewat pengadilan bila hal ini dibiarkan, bila perlu ini disetujui dan dibenarkan oleh MK, pilar demokrasi hak asasi manusia yang dijamin di UUD 1945 langsung runtuh,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya mengeluarkan beberapa resolusi Aksi Bela Islam 287. Berikut bunyinya:

1. Kepada seluruh umat Islam Indonesia, terlepas dari mazhab maupun partai yang diyakininya hakikatnya kita satu tubuh, Baginda Rasulullah bersabda, perumpamaan mukmin satu tubuh,

HTI adalah bagian integral dari umat Islam, HTI jadi korban pertama, dan kemungkinan besar akan ada korban lainnya. Mereka tidak sadar, mereka tidak sadar, karena mereka pada akhirnya akan menjadi target selanjutnya.

2. DPR RI berpikir lah ke depan jangan sampai kepentingan jangka pendek mempengaruhi jangka panjang. Jadilah lembaga yang sesungguhnya, jangan jadi tugas stempel dengan imbalan imbalan keduniaan.

3. Kepada MK, pertimbangkan lah dengan benar benar usaha judicial review dengan Perppu yang kontroversi itu. MK adalah benteng terakhir, apalagi keputusan MK bersifat final, mohon pertimbangkan, dan tidak langsung munculnya Perppu nomor 2/2017.

4. MUI diharapkan memberikan pendapat yang murni dari sisi agama, sehingga pendapat MUI menjadi berbobot, jangan membuka pintu masyarakat jadi rezim,

5. Kepada bapak presiden kami ingatkan bahwa kekuasaan politik di 2014 hanyalah titipan dari Allah, Allah berkenan atau memperpanjang, di dunia ini, tetapi juga berkenan kami harapkan dari presidium 212, khusus yang kami hormati, bapak presiden berkenan mencabutnya, berkenan mencabutnya, sesuai dengan kehendak Allah, tunaikan amanat kekuasaan rakyat secara hati-hati.

About the Author