Gerindra yakin SBY tak akan mungkin pecat Prabowo Subianto

Gerindra Bantah Pernyataan SMRC Soal Pemecatan Prabowo

Liputan389 – Gerindra keberatan dengan pernyataan peneliti Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas yang menyebut Prabowo Subianto dipecat dari karir militernya. Gerindra menyebut Prabowo diberhentikan dengan hormat kala itu.

“Kok dipecat? Prabowo nggak pernah dipecat. Dia diberhentikan dengan hormat dari dinas militer,” kata Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi reporter Liputan389, Senin 31 Juli 2017.

Dasco menjelaskan, panilaian SMRC mengenai hubungan SBY dan Prabowo dikait-kaitkan dengan kejadian di dunia militer. Padahal, pertemuan di Cikeas kemarin bahkan tak membahas soal Pilpres.

“Statemen tersebut kalau menurut Aku sangat tendensius. Lagian pertemuan kemaren nggak bicara pilpres,” ujar Dasco.

“Dan Aku heran dengan pernyataan reaktif beberapa tokoh atas pertemuan tersebut padahal Presiden Jokowi saja menganggap pertemuan tersebut antar tokoh adalah hal yang biasa,” imbuhnya.

Dasco menjelaskan, hal yang dibahas dalam pertemuan di Cikeas salah satunya mengenai presidential threshold (PT) dan judicial review (JR) UU Pemilu.

“Nggak bahas dukung mendukung soal pilpres, yang dibahas soal PT betul. Selain itu kok yang dilihat ke belakang terus ya. Kan beberapa lama ini komunikasi kedua tokoh ini serta silaturahmi-nya berjalan dengan baik,” jelas Dasco.

“JR juga langkah hukum yang konstitusional, hal yang nggak perlu diributkan,” tegasnya.

Gerindra : SBY Tak Akan Mungkin Dukung Prabowo

Gerindra menanggapi pernyataan peneliti Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak akan mendukung Prabowo di Pilpres. Ditegaskan bahwa tak dibahas mengenai koalisi di Pilpres saat di Cikeas kemarin. Dasco menjelaskan, hal yang dibahas dalam pertemuan di Cikeas salah satunya mengenai presidential threshold (PT) dan judicial review (JR) UU Pemilu.

“Statemen tersebut kalau menurut Aku sangat tendensius. Lagian pertemuan kemaren nggak bicara pilpres,” kata Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi Liputan389, Senin 31 Juli 2017.

“Dan Aku heran dengan pernyataan reaktif beberapa tokoh atas pertemuan tersebut padahal Presiden Jokowi saja menganggap pertemuan tersebut antar tokoh adalah hal yang biasa,” imbuhnya.

“Nggak bahas dukung mendukung soal pilpres, yang dibahas soal PT betul. Selain itu kok yang dilihat ke belakang terus ya. Kan beberapa lama ini komunikasi kedua tokoh ini serta silaturahmi-nya berjalan dengan baik,” jelas Dasco.

“JR juga langkah hukum yang konstitusional, hal yang nggak perlu diributkan,” tegasnya.

Sebelumnya Peneliti SMRC Sirojudin Abbas mengatakan SBY tak akan mendukung Prabowo sebagai salah satu Capres pada Pilpres 2019. Sebab, SBY salah satu jenderal yang ikut menandatangani surat Dewan Kehormatan Perwira yang memecat Prabowo Subianto.

“SBY salah satu jenderal yang merekomendasikan Prabowo dipecat. Posisi pandangan itu, mana mungkin SBY merekomendasikan atau mendukung jenderal yang akan dipecatnya,” ucap Abbas dalam diskusi di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta, Minggu 30 Juli kemarin.

Partai Demokrat dan Gerindra Yakin SBY Tak Pecat Prabowo

Gerindra dan Demokrat sepakat akan dukung Prabowo kembali nyapres di 2019
Gerindra dan Demokrat sepakat akan dukung Prabowo kembali nyapres di 2019

Peneliti Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menilai Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak mungkin mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 karena faktor ‘sejarah’ militer. Penilaian tersebut ditepis kubu Demokrat.

“Menurut Aku agak tidak ada korelasi antara apa yang disampaikan Sirojudin Abbas, mungkin Aku pikir dia tidak cukup tahu tentang militer. Aku pernah menjadi wartawan militer, tahun-tahun itu Aku tahu persis bagaimana militer secara organisasi,” kata Ketua Divisi Komunikasi Partai Demokrat Imelda Sari saat dihubungi Liputan389, Minggu 30 Juli 2017.

Imelda menjelaskan, kala itu keputusan untuk memberhentikan Prabowo mengacu pada keputusan institusi dalam hal ini TNI Angkatan Darat. SBY disebut tidak bisa membuat keputusan dalam Dewan Kehormatan Perwira (DKP) karena sifatnya institusional.

Menurut Imelda tidak akan ada duet Prabowo-Hatta di Pilpres 2014 seandainya faktor ‘sejarah’ militer tersebut masih menjadi alasan SBY dalam berpolitik. Hatta Rajasa sendiri merupakan besan SBY.

“Beliau (SBY) tidak mau menyatakan sikap politik saat itu karena sebagai Presiden tidak mau bersikap gaduh, Partai Demokrat posisinya diminta netral,” ujar Imelda.

Imelda menambahkan, dalam pertemuan di Cikeas pada Jumat 27 Juli 2017 lalu dibahas salah satunya terkait judicial review (JR) UU Pemilu. Tidak dibahas mengenai rencana Pilpres 2019.

“Pertemuan itu kemarin sudah kita jelaskan bahwa secara moral kita tuh ada bersama-sama punya agenda yang sama, salah satunya adalah JR untuk UU Pemilu. Kemudian untuk hal-hal lain akan ada pertemuan-pertemuan intensif selanjutnya,” tutur Imelda.

“Meskipun kita semua tidak mengatakan ini akan ada koalisi yang permanen untuk 2019, tapi kerjasama anatara parpol itu apakah terus dilakukan termasuk juga secara intensif kebersamaan,” jelasnya.

Sebelumnya Peneliti SMRC Sirojudin Abbas mengatakan SBY tak akan mendukung Prabowo sebagai salah satu Capres pada Pilpres 2019. Sebab, SBY salah satu jenderal yang ikut menandatangani surat Dewan Kehormatan Perwira yang memecat Prabowo Subianto.

“SBY salah satu jenderal yang merekomendasikan Prabowo dipecat. Posisi pandangan itu, mana mungkin SBY merekomendasikan atau mendukung jenderal yang akan dipecatnya,” ucap Abbas dalam diskusi di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta, Minggu 30 Juli 2017.

SBY Diyakini Tak Dukung Prabowo Nyapres 2019

Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) menilai pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bukan membahas koalisi Pilpres 2019. Pertemuan tersebut lebih pada untuk menunjukkan kesolidan di luar pemerintahan.

“Aku melihat pertemuan di Cikeas bukan koalisi tapi pemahaman agenda bersama saja tahun 2019 membangun bersama, mereka ini bagian kelompok di luar pemerintahan,” kata Peneliti Lembaga Survei SMRC Sirojudin Abbas dalam diskusi di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta, Minggu 30 Juli 2017.

Abbas juga mengatakan mantan Presiden SBY tak akan mendukung Prabowo sebagai salah satu Capres pada Pilpres 2019. Sebab, SBY salah satu jenderal yang ikut menandatangani surat Dewan Kehormatan Perwira yang memecat Prabowo Subianto. Abbas menjelaskan SBY pernah berkali-kali menghindari pertemuan dengan Prabowo. Apalagi hubungan massa lalu antara SBY dan Prabowo tidak baik.

“SBY salah satu jenderal yang merekomendasikan Prabowo dipecat. Posisi pandangan itu, mana mungkin SBY merekomendasikan atau mendukung jenderal yang akan dipecatnya,” ucap Abbas.

“Sulit mencari informasi dan data hubungan mereka positif. Pak SBY berkali-kali menghindari pertemuan itu,” kata Abbas.

Meski begitu, Abbas mengaku belum tahu apakah diplomasi ‘Nasi Goreng’ antara SBY dan Prabowo sudah mulai mencair. Apabila memang belum cair, maka keduanya akan menentukan pilihan lain pada tahun 2019.

“Apabila memang” tidak mereka akan cari jalan lain. Kalau ada tanda umum kita belum menemukan gejala di garisbawahi Prabowo minggir atau dorong orang. Kondisinya secara umum hubungan dengan Demokrat dan yang lain bisa saja,” kata Abbas.

Untuk diketahui, surat DKP yang pernah beredar bertuliskan salah satu kesalahan Prabowo melaksanakan pengedalian operasi dalam rangka stabilitas nasional, namun operasi tersebut bukan kewenangannya melainkan Panglima ABRI. Prabowo juga tak pernah memberikan izin saat sering ke luar negeri kepada KSAD maupun Panglima ABRI.

About the Author