Soal Khilafah Islamiyah yang Akan Hancurkan Indonesia

0
18
views
Negara Khilafah yang bisa menghancurkan negara Indonesia Raya
Negara Khilafah yang bisa menghancurkan negara Indonesia Raya

Liputan389 – Khilafah Islamiyah tampaknya bukan konsep baru bagi Front Pembela Islam (FPI). Hal itu rupanya sudah dibicarakan sejak 9 tahun lalu. Ketua Bidang Penegakan Khilafah DPP FPI Awit Masyhuri mengatakan, organisasinya telah merumuskan jalan menegakkan khilafah sejak 2008 pada Musyawarah Nasional II FPI. Rumusan itu kemudian diperdalam di Munas berikutnya pada 2013.

Awit menjelaskan, yang melatari FPI merumuskan langkah menegakkan khilafah karena negara-negara Islam tidak berdaya dan tercerai berai. Dalam posisi ini, ujar Awit, organisasinya berupaya menyatukan negara-negara Islam agar mereka memiliki kekuatan yang signifikan di dunia. Meski demikian, dia menegaskan, FPI tidak memiliki niat untuk melenyapkan NKRI atau negara-negara Islam lainnya.

“Yang penting kita bersatu, kalau sudah bersatu, nanti kita sepakat bikin khilafah, atau OKI kita bikin khilafah, enggak ada masalah, yang penting dunia Islam bersatu,” kata Awit saat ditemui di kantor DPP FPI, awal Agustus.

Karena Khilafah, Negara Poker Bisa Lenyap

Awit berpendapat, negara akan lenyap dengan sendirinya ketika persatuan Islam di dunia menguat dalam satu kekhalifahan. Negara yang menyekat mereka tak lagi dibutuhkan.

“Kalau mereka merasakan persatuan itu luar biasa, dengan sendirinya akan lenyap sekat-sekat seperti Indonesia, Malaysia, kalau mereka menyadari, enggak mau pakai lagi nama-nama negara itu tapi menjadi satu kesatuan, enggak bisa dipungkiri,” kata Awit.

Namun apabila memang umat Islam masih nyaman mempertahankan negaranya masing-masing meskipun khilafah sudah terbentuk, menurut Awit, itu pun tak menjadi masalah. “Itu kesepakatan saja, itu nanti. Sekarang ini FPI sedang berusaha bagaimana mewujudkan persatuan menuju khilafah,” ujarnya.

Proses penegakan khilafah yang dilakukan FPI saat ini dalam tahap sosialisasi ke masyarakat melalui dakwah di tablig akbar, majelis taklim, seminar, forum kajian, maupun artikel di buletin dan media sosial. Awit menyadari penjelasan konsep khilafah ke umat memang tidak mudah dilakukan.

“Penghambat utama, tidak lain tidak bukan ya umat Islam sendiri. Banyak umat yang enggak mau menerima khilafah, enggak paham tentang khilafah, dan umat Islam diperalat untuk mengganjal sistem khilafah,” kata Awit.

FPI juga melakukan konsolidasi dengan sejumlah ormas Islam. Pada 2015, menurut Awit, organisasinya pernah membuat kajian tentang khilafah yang dihadiri ormas-ormas Islam. Hampir tidak ada perbedaan pandangan di antara ormas Islam mengenai khilafah di akhir zaman.

Hanya saja yang diperdebatkan adalah kekhalifahan sebelum khilafah berdiri. FPI tak ingin masuk ke wilayah itu, tapi memilih menyatukan negara-negara Islam. “Baru tataran konsolidasi, belum apa-apa kami sudah digebuk pakai Perppu Ormas, yang kemudian HTI dibubarkan,” kata Awit.

Pengaruh Dari Kedutaan Besar

Selain konsolidasi ke masyarakat, penjelasan mengenai penegakan khilafah juga dilakukan FPI ke sejumlah lembaga, termasuk kedutaan besar negara-negara Islam. Awit mengklaim pihaknya pernah menyurati Dubes Arab Saudi terkait hal ini, namun direspons curiga.

“Mereka merebut kekuasaan setengah mati, yang ada di benak mereka curiga. Kalau menegakkan khilafah, maka mereka harus menanggalkan kekuasaan, kadang seperti itu persepsinya,” kata Awit. “Kalau sudah khilafah, khilafah ini kan sama dengan pemimpin, nah ini sensitif,” tambahnya.

Dia mengakui, FPI belum pernah melakukan sosialisasi soal khilafah di forum internasional. Organisasinya hanya pernah menyurati OKI ketika menggelar konferensi di Indonesia. Surat itu pun tak berbalas.

“Berat, kalau masih tataran ormas kayak FPI kemudian berharap bisa menaklukkan kepala-kepala negara. Paling bisa menyurati, seminar, kajian, enggak jauh dari itu,” kata Awit.

Dia menambahkan, FPI sendiri belum pernah berdialog dengan pemerintah RI mengenai konsep khilafah yang dicita-citakan. Namun dia menyatakan, pihaknya siap menjelaskan terkait hal itu.

Awit menduga, langkah FPI menyatukan umat Islam dianggap sebagai tanda bahaya oleh negara-negara Barat. Sehingga ormas yang mengusung penegakan khilafah akan dibubarkan.

Juru bicara Front Pembela Islam Slamet Maarif menyebut wacana pembubaran organisasinya adalah isu lama yang saat ini diulang kembali. Pembubaran FPI saat ini kembali mengemuka seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang soal Organisasi Kemasyarakatan.

“Isu lama yang diulang kembali, bosan dengarnya,” kata Slamet di Jakarta, Selasa 25 Juli bulan lalu.

Meski menyebut isu lama, namun keberadaan Perppu ormas tetap membuat FPI khawatir. Ormas ini berencana mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

Desakan untuk membubarkan FPI melalui Perppu Ormas dilontarkan pengamat politik Boni Hargens beberapa waktu lalu. Menurut dia, apabila memang ormas yang terbukti bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan.

Selain menyebut FPI, Boni juga menilai beberapa denominasi atau aliran Kristen seperti sekte Saksi Jehovah dan Laskar Kristus juga dapat dibubarkan karena memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan.

“Enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba khilafah dihabisi. Ini bisa jadi pesanan dari luar sana. Dunia Barat, Eropa, pasti enggak menginginkan umat Islam bersatu,” katanya. “Kami enggak akan pernah takut, enggak akan pernah khawatir untuk menyosialisasikan penegakan khilafah,” tegasnya.

Meski resistensi terhadap penegakan khilafah begitu kuat, Awit menegaskan, FPI tidak akan berhenti membumikan penegakan khilafah kepada umat Islam. Bagi mereka, perjuangan itu wajib dilakukan karena bagian dari ajaran Islam.

Sejauh ini, pakar hukum tata negara Yusril Ihaza Mahendra diketahui telah mengajukan gugatan uji materi Perppu Ormas ke MK. Ia bertindak sebagai koordinator kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah dibubarkan pemerintah pascapenerbitan Perppu.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu mengkritik tindakan pemerintah yang membubarkan HTI tanpa melalui proses peradilan. Bagi Mantan Menteri Kehakiman ini, penerbitan Perppu tersebut dinilai bentuk sewenang-wenang dari pemerintah untuk membubarkan ormas anti-pancasila.

Sosiolog dari Universitas Indonesia Tamrin Tomagola bahkan menyebut kalangan terpelajar di kampus dijadikan sasaran untuk mendukung proyek jangka panjang HTI, yakni menguasai dan memengaruhi generasi masa depan.

“Begitu mereka bisa menguasai mahasiswa kelas menengah di universitas seperti UI, ITB, dan IPB, itu mereka bisa menguasai generasi yang akan datang karena mereka sebenarnya sedang menanam benih ideologi Khilafah,” kata Tamrin.

HTI memiliki cara cerdas untuk menyosialisasikan ideologi organisasi kepada kalangan terdidik. Dikatakan Arie, untuk kalangan terdidik ini HTI biasanya tak langsung merangkul lewat dakwah keagamaan, melainkan melalui kegiatan organisasi mahasiswa atau seminar.

Mereka memulainya dengan membungkus isu-isu strategis yang bersangkut paut dengan kepentingan orang banyak seperti isu pangan dan neoliberalisme.

“Baru kemudian mereka masuk pada pengenalan organisasi. Dari situlah mahasiswa kemudian tertarik,” ujar Arie. “Tak peduli setinggi apapun pendidikan si mahasiswa,” ujar dia.

Masalah Terbesar Adalah Berkurangnya Nasionalisme

Arie menyatakan bahwa memudarnya rasa nasionalisme pada mahasiswa menjadi faktor utama mereka mudah dipengaruhi oleh paham yang bertentangan dengan Pancasila, baik yang diusung oleh HTI ataupun organisasi lain.

Hilangnya rasa kebangsaan tersebut, Arie memaparkan, disebabkan oleh efek globalisasi yang mengubah gaya hidup anak muda. Faktor lain adalah membengkaknya sentimen kelompok yang mengarah pada agama dan etnisitas, serta pendidikan.

Untuk menghalau serbuan paham-paham semacam khilafah seperti yang diusung HTI, Arie mengatakan dibutuhkan sebuah kesadaran dari mahasiswa dan dosen akan tanggung jawab untuk ikut membangun bangsa.

Kesadaran itu dapat dibangun dengan memberi ruang yang luas kepada dosen dan mahasiswa untuk berdiskusi terkait bagaimana memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui ilmu yang mereka pelajari. Arie mengkritik kalangan terdidik yang menganut prinsip belajar demi ilmu pengetahuan.

“Jadi jangan hanya belajar untuk pengetahuan, tapi juga pengetahuan untuk bangsa. Dosen Ilmu eksakta, Ilmu sosial, Ilmu humaniora dan sebagainya harus memahami bahwa pengetahuan yang ia kembangkan dapat berkontribusi untuk bangsa,” kata Arie.

Upaya menghalau gelombang pemikiran antiPancasila juga tak melulu bertumpu pada peranan kaum terdidik. Di tengah arus globalisasi yang rentan menggerus rasa nasionalisme, Arie menyebut pemerintah sebenarnya bisa berharap dan mengandalkan peran masyarakat desa.

Mereka dapat menjadi pilar memperkuat kembali nasionalisme lantaran belum terjangkit penyakit individualisme akut seperti diidap kalangan terdidik atau kelas menengah yang tinggal di kota-kota besar.

“Justru orang kota yang hilang sensitivitasnya tentang nasionalisme. Tercermin dari ekspresi kegotongroyongan yang menurun dan individualisme,” ujarnya.

Nilai-nilai seperti gotong royong dan persaudaraan yang masih tertanam di pedesaan, menurut Arie, merupakan modal penting untuk mulai menumbuhkan lagi rasa kebangsaan.

Comments

comments